Memahami Batas Wilayah Indonesia, Fakultas Hukum Gelar Seminar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif – Universitas Jember – Kampuspedia


Memahami Batas Wilayah Indonesia, Fakultas Hukum Gelar Seminar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif - Universitas Jember - Kampuspedia

JEMBER – Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan Seminar Nasional di auditorium Fakultas Hukum (10/2/20). Seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Mohammad Ali dengan tema "Mengoptimalkan Perlindungan Batas Wilayah Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif." Dengan pembicara Dr. Hari Utomo, SH., M.H., dan Dr.Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dalam sambutannya Mohammad Ali sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebab, sebagai pelajar harus mengetahui batas wilayah bangsa Indonesia saat ini.

Pada kesempatan lain selama wawancara dengan awak media Mohammad Ali menjelaskan "latar belakang seminar yang diadakan, kami ingin berkontribusi pada negara dan membahas masalah masuknya kapal negara lain ke perairan Indonesia." Dia menjelaskan.

"Kami sengaja mendatangkan pakar khusus di bidang ini. Selain itu, memang di Fakultas Hukum terdapat mata kuliah Hukum Kelautan dan Hukum Internasional, sehingga penting untuk melakukan reformasi kurikulum yang ternyata menjadi kebutuhan di era saat ini. "Mohammad Ali menambahkan.

Hukum kelautan tentu sangat penting. Karena, menurut Dekan Fakultas Hukum, perlu bahwa perbatasan Indonesia dengan negara lain ditentukan oleh tiga hal yaitu, ZEE, landas kontinen dan batas wilayah. Setiap batas ini ternyata tidak ada kesepakatan di seluruh dunia meskipun sudah ada Konvensi Internasional.

Hal lain yang mendorong diadakannya seminar, Dekan Fakultas Hukum menjelaskan bahwa organisasi internasional seperti Greenpeace juga mendorong negara-negara di dunia untuk membuat perjanjian atau perjanjian hukum laut internasional, karena berpotensi mengurangi perselisihan mengenai perairan di seluruh wilayah. negara.

Salah satu pembicara yang berhasil ditemui setelah acara adalah Dr. Hari Utomo, SH., MH. Menurut dia, kasus Natuna kini telah berkurang dibandingkan dengan kasus virus korona yang kini menjadi warga negara yang dikarantina di kepulauan Natuna.

"Kasus perairan Natuna muncul karena tindakan kapal-kapal Cina memasuki perairan Indonesia berdasarkan sembilan titik putus yang menghubungkan perairan kita, di mana perairan ini merupakan tempat penangkapan ikan tradisional para nelayan Cina, meskipun pemerintah Cina telah meratifikasi (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Konvensi tentang hukum) Laut) Unclos 1982 sebagai dasar dan selain itu Indonesia dan Cina tidak pernah memiliki kesepakatan tentang masalah ini, "jelasnya.

Menurutnya, selain masalah-masalah ini, ada sejumlah hal yang diyakini sangat merugikan Indonesia. Alasannya, ada banyak sumber benua di mana pemerintah Indonesia akan takut diambil oleh China karena diduga bahwa selain menangkap kapal penangkap ikan, Cina juga mengeluarkan drone untuk mempelajari perairan.

"Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah dengan tegas menangani kasus ini, tetapi di negara demokratis selalu ada kesepakatan dan ketidaksepakatan dengan keputusan pemerintah, sedangkan keputusan pemerintah adalah untuk mengerahkan kapal yang dapat beroperasi di sana untuk menegakkan hukum tetapi beberapa orang mengatakan tidak. perlu menggunakan kapal perang, hanya dengan menggunakan kapal sipil, meskipun faktanya adalah jika kita melakukan atau berurusan dengan kapal asing, sangat berisiko untuk dilawan, "pungkasnya. (Adalah)

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DON'T MISS